Jakarta, Suarabersama.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono menyatakan keinginannya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya pada aspek likuiditas dan suku bunga, guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menilai, pendekatan sinergi yang ingin didorongnya memiliki perbedaan mendasar dibandingkan skema pembagian beban (burden sharing) yang pernah diterapkan pemerintah dan bank sentral pada masa pandemi COVID-19.
“Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” kata Thomas setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI di Jakarta, Senin.
Menurut Thomas, Indonesia saat ini tengah berupaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan pola koordinasi fiskal dan moneter yang disesuaikan dengan kondisi pascapandemi.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ia menjelaskan bahwa pengelolaan likuiditas oleh bank sentral tidak hanya berkaitan dengan stabilitas moneter, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Thomas mengakui bahwa kebijakan moneter BI selama ini tergolong sangat akomodatif, tercermin dari penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) yang signifikan, dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini. Namun demikian, ia mencatat masih terdapat jeda waktu (time lag) dalam transmisi penurunan suku bunga tersebut ke sektor riil.
Ia memaparkan, penurunan BI-Rate sebesar 1 persen hanya direspons oleh penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam kurun enam bulan, dan maksimal 0,59 persen dalam jangka waktu tiga tahun.
“Artinya, transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan,” kata dia.
Lebih lanjut, Thomas menilai koordinasi fiskal dan moneter sejatinya telah berjalan cukup baik selama ini. Meski demikian, ia berpandangan sinergi tersebut masih dapat diperkuat, terutama melalui peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Jadi, sinergi ini penting dalam menghadapi risiko. Kalau kita melihat kilas ke belakang di masa COVID-19, di situ ada burden sharing yang sangat membantu kita dan di mana Kemenkeu juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh semua lembaga yang masuk dalam KSSK,” kata Thomas.
Dalam sesi tanya jawab uji kelayakan, Thomas juga menanggapi berkembangnya berbagai sentimen terkait dirinya dalam proses pencalonan sebagai Deputi Gubernur BI. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara merespons sentimen tersebut adalah melalui kinerja nyata.
“Memang latar belakang saya beraneka ragam, menurut saya itu aset saya. Saya banyak berkecimpung di swasta. Jadi saya mengerti betul pasar, dan sentimen pasar itu harus dibuktikan melalui fakta. Pembuktian saya akan saya lakukan melalui fakta bahwa saya akan bekerja sekuat tenaga seperti yang saya lakukan di Kemenkeu,” kata Thomas.
Ia turut mengonfirmasi telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Keputusan tersebut diambil seiring dengan tugasnya di Kementerian Keuangan. (*)
