suarabersama.com, Jakarta– Pengesahan pernikahan sesama jenis di Thailand menuai berbagai reaksi dari masyarakat internasional, termasuk penolakan di sejumlah negara dengan norma sosial yang mengedepankan nilai-nilai tradisional dan keimanan. Dalam pandangan kritis, pernikahan LGBT dinilai bertentangan dengan norma sosial yang telah dijaga selama berabad-abad serta berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.
Di Indonesia, pernikahan sesama jenis dianggap melanggar norma agama dan budaya yang berakar kuat pada nilai-nilai moral. Menurut pandangan berbagai pemuka agama, pernikahan LGBT bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk berpasangan secara biologis dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. “Pernikahan adalah jalan untuk membangun keluarga yang sehat dan seimbang sesuai fitrah manusia. Jika ini dilanggar, akan ada konsekuensi pada tatanan masyarakat,” ujar seorang tokoh agama di Jakarta.
Selain isu moral, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya risiko kesehatan yang signifikan pada hubungan seksual sesama jenis. Berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kelompok pria yang berhubungan seksual dengan pria (MSM) memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS dan sifilis. Data ini juga menunjukkan bahwa angka penularan HIV/AIDS pada pasangan LGBT jauh lebih tinggi dibandingkan pasangan heteroseksual.
Seorang dokter spesialis penyakit menular di Jakarta menegaskan pentingnya menjaga perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran penyakit. “Hubungan seksual yang tidak sesuai dengan norma biologis meningkatkan risiko luka internal yang dapat menjadi pintu masuk infeksi. Hal ini terutama rentan pada pasangan sesama jenis,” katanya.
Di sisi lain, para ahli sosial memperingatkan bahwa penerimaan pernikahan LGBT di negara-negara seperti Thailand dapat memengaruhi persepsi masyarakat di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial dan memengaruhi kebijakan publik terkait perlindungan norma sosial.
“Masyarakat perlu memperkuat pendidikan moral dan kesehatan, serta terus menjaga nilai-nilai budaya yang telah menjadi fondasi kebersamaan kita. Jangan sampai tren global yang bertentangan dengan norma lokal menggerus identitas kita,” ujar seorang sosiolog dari Universitas Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga tatanan sosial dan kesehatan masyarakat. Upaya ini melibatkan penguatan edukasi keluarga, promosi hidup sehat, serta penegakan nilai-nilai agama dan budaya yang mencerminkan karakter bangsa.
Meningkatkan Kesadaran Publik
Melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi mengenai bahaya perilaku menyimpang dan pentingnya mematuhi norma sosial terus digalakkan. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk mencegah munculnya ancaman yang lebih besar.
Penolakan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis bukan hanya soal keimanan atau budaya, tetapi juga soal tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang sehat, bermoral, dan berdaya saing.
