Jakarta, suarabersama.com – Gelombang kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali menjadi sorotan. Serangan terbaru terhadap pesawat perintis Smart Air PK-SNR di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dinilai bukan sekadar gangguan keamanan, melainkan ancaman langsung terhadap proses pembangunan di wilayah tersebut.
Direktur Nusantara Parameter Index (NPI), Murmahudi, menegaskan aksi penembakan yang menewaskan pilot dan kopilot itu berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Papua. Menurutnya, fasilitas penerbangan perintis merupakan objek vital yang menopang distribusi logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas warga di daerah terpencil.
“Ketika bandara dan pesawat sipil diserang, yang terdampak bukan hanya aparat atau operator penerbangan, tetapi masyarakat luas. Ekosistem pembangunan ikut terganggu,” ujar Murmahudi dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, di banyak wilayah pedalaman Papua, jalur udara menjadi satu-satunya akses masuk barang kebutuhan pokok, obat-obatan, serta tenaga medis dan guru. Tanpa penerbangan perintis, harga barang berpotensi melonjak, layanan kesehatan tersendat, dan aktivitas pendidikan terhambat.
NPI juga menyoroti pola serangan terhadap pesawat sipil yang disebut-sebut membiarkan penumpang lokal selamat, sementara awak pesawat menjadi korban. Menurut Murmahudi, pola tersebut menunjukkan adanya teror yang terencana untuk melemahkan layanan publik dan menciptakan rasa takut bagi operator sipil agar menghentikan operasional di Papua.
Selain penembakan pesawat, aksi kekerasan terhadap personel TNI di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, yang menewaskan satu prajurit dan melukai dua lainnya, dinilai sebagai bagian dari eskalasi yang bertujuan mengganggu stabilitas keamanan.
Murmahudi menekankan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal dalam situasi yang terus dibayangi ancaman bersenjata. Ia meminta pemerintah memperkuat pengamanan objek vital, terutama bandara perintis dan jalur distribusi logistik, serta meningkatkan upaya intelijen dan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.
“Negara tidak boleh tunduk pada teror. Menjaga keamanan di Papua bukan hanya soal stabilitas, tetapi juga tentang melindungi hak hidup dan masa depan masyarakat di sana,” tegasnya. (kls)
