suarabersama.com – Pemerintah Indonesia menawarkan lahan gratis bagi negara-negara yang ingin mendirikan kedutaan besar di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum 2028. Tawaran ini disampaikan dalam acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 pada 13-14 Februari 2025.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan kebijakan ini kepada Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pembangunan kawasan diplomatik di IKN. “Jika Anda membangun kedutaan di ibu kota baru sebelum 2028, maka lahan akan diberikan secara gratis,” ujarnya saat berbicara kepada para duta besar yang hadir.
Tawaran ini bertujuan untuk mendukung target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Menurut Basuki, langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat operasional eksekutif dan yudikatif di IKN.
Saat ini, Otorita IKN telah menyiapkan 68,51 hektar sebagai kawasan khusus kedutaan besar, dengan peruntukan sebagai berikut:
- 32,22 hektar untuk area diplomatik
- 25,83 hektar untuk ruang terbuka hijau
- 1,47 hektar untuk mixed-use berintensitas tinggi
- 5,62 hektar untuk jalan
- 1,48 hektar untuk perairan
- 0,74 hektar untuk transportasi
- 1,13 hektar untuk area komersial
- 0,02 hektar untuk greenway
Basuki menekankan bahwa usulan lahan gratis ini bukan hal baru, mengingat beberapa kedutaan besar Indonesia di luar negeri juga mendapatkan lahan secara gratis. Ia berharap kebijakan ini dapat menarik minat lebih banyak negara untuk segera mendirikan kantor diplomatik di IKN, yang akan memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah optimistis bahwa pembangunan IKN akan semakin dipercepat, seiring dengan upaya menarik lebih banyak investasi dan keterlibatan internasional dalam proyek ibu kota baru.
