Jakarta, Suarabersama – Sistem pembayaran menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa AS menyampaikan sejumlah masukan terkait sistem pembayaran domestik Indonesia, termasuk Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
AS menganggap dua kebijakan ini membatasi akses pasar bagi perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard, karena:
-
GPN mewajibkan transaksi domestik diproses melalui lembaga switching lokal dan membatasi kepemilikan asing maksimal 20%.
-
QRIS ditetapkan sebagai standar nasional tanpa banyak melibatkan pihak internasional.
Kritik ini muncul dalam laporan USTR (United States Trade Representative) 2025, yang menilai kebijakan Indonesia bisa menghambat persaingan dan keterlibatan global.
Meski begitu, transaksi Visa dan Mastercard di Indonesia masih tinggi. Pada 2023, Visa mencatat transaksi sebesar US$ 76,12 miliar dan Mastercard US$ 72,6 miliar.
Ketua ASPI, Santoso Liem, menyebut QRIS kian populer karena lebih hemat biaya, terutama di transaksi domestik. Sementara kartu kredit—khususnya untuk segmen menengah ke atas—masih tumbuh, termasuk penggunaan Visa dan Mastercard.
Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan transaksi kartu kredit Visa sebesar 15% dan Mastercard 34% di kuartal pertama 2025. BNI juga mencatat stabilitas transaksi kartu global dan peningkatan tren QRIS.
