Jakarta, suarabersama.com – Baru-baru ini, akun media sosial @merdeka_wp mengumumkan bahwa akan diadakan acara sampingan bertema “Hak Asasi Manusia di Indonesia” yang bertujuan untuk membahas krisis di Papua. Menanggapi hal ini, Martinus, seorang pengamat Papua, mengingatkan pentingnya memahami konteks yang lebih luas mengenai Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Martinus menjelaskan bahwa Papua telah resmi menjadi bagian dari Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program pembangunan. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan hak dan akses yang setara bagi seluruh masyarakat Papua.
“Menyebut Papua dalam konteks ‘krisis’ sering kali mengabaikan kemajuan yang telah dicapai dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Penting untuk mendukung dialog dan kerjasama dalam membangun Papua, bukan justru memperkeruh situasi dengan narasi yang tidak lengkap,” ujarnya.
Martinus juga menekankan bahwa dialog yang konstruktif dan pemahaman bersama merupakan kunci untuk mencapai solusi yang damai. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun Papua demi masa depan yang lebih baik. “Papua NKRI Harga Mati” bukan sekadar semboyan, tetapi merupakan komitmen untuk menjaga kesatuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
