Jakarta, Suarabersama.com – Nama Youtuber Ferry Irwandi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, Ferry dilaporkan oleh seorang jenderal TNI atas dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi negara.
Apa sebenarnya penyebab Ferry dilaporkan? Sejumlah petinggi TNI belum bersedia menjelaskan secara rinci perkara pencemaran nama baik tersebut.
Namun, dugaan mengarah pada video yang sempat ditayangkan Ferry dalam sebuah diskusi di stasiun televisi nasional. Dalam tayangan tersebut, Ferry memperlihatkan cuplikan video yang menampilkan aparat kepolisian menangkap pelaku kerusuhan yang membawa kartu identitas anggota TNI.
“Di situ jelasnya, ya orang yang punya name tag ikut merusuh,” ujar Ferry.
“Kapolri-kapolri ikut rusuh ini, saya laporan Panglima TNI,” kata polisi dalam cuplikan. “Terus orangnya bilang, ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI ini’,” imbuh Ferry.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah warganet. Mereka mempertanyakan alasan Ferry menambahkan kalimat ‘bukan cuma saya pak, kata orang TNI’.
Pasalnya, kalimat tambahan itu dinilai tidak muncul dalam video asli, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah TNI terlibat dalam aksi kerusuhan yang dimaksud.
Purnawirawan TNI, Soleman Ponto, turut menanggapi pernyataan Ferry. Ia menilai pernyataan tersebut menyimpulkan hal yang keliru. Karena yang disebut di sana itu ‘Kaveleri Kaveleri (bukan Kapolri) ikut rusuh di Palembang.’
Lebih lanjut, Ponto juga menegaskan dalam video tidak disebutkan kata perusuh, melainkan rusuh, yang memiliki makna berbeda.
“Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi,” kata Ponto
Ia mendesak aparat penegak hukum agar segera bertindak atas pernyataan Ferry, demi menjaga kehormatan TNI, keamanan negara, dan persatuan nasional.
Sejumlah pejabat TNI pun terlihat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025) untuk berkonsultasi mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.
Kunjungan itu dilakukan berdasarkan temuan patroli siber TNI, yang menemukan indikasi pelanggaran pidana oleh CEO Malaka Project tersebut.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, mengungkapkan bahwa pihak TNI berkonsultasi untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry. Namun, pihaknya menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelaporan pencemaran nama baik harus dilakukan oleh pribadi, bukan institusi.
“Kami sampaikan, kan menurut putusan MK, institusi kan enggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian pada Selasa (9/9/2025).
Meski demikian, Fian menjelaskan bahwa Ferry diduga telah melakukan pencemaran terhadap nama baik sebuah institusi negara.
Setop Provokasi
Analis politik Boni Hargens mengimbau agar tuduhan terhadap TNI menciptakan kondisi darurat militer segera dihentikan, karena TNI saat ini telah matang dalam menjalankan peran di era demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa tidak ada sejarah kudeta militer oleh TNI sejak Indonesia merdeka.
“TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi,” tutur Boni dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa.
Boni bahkan menyebut peristiwa tahun 1952, ketika Jenderal Besar (Purn) Abdul Haris Nasution dan pasukannya berdiri di depan Istana Presiden RI pertama Soekarno, bukanlah kudeta seperti yang terjadi di negara lain seperti Thailand atau Myanmar. Menurutnya, itu hanya bentuk pernyataan kekecewaan terhadap maraknya korupsi politik saat itu.
Ia juga tidak menampik bahwa ada pihak-pihak “penumpang gelap” yang terlibat dalam aksi ricuh pada akhir Agustus 2025. Namun, ia membantah keras adanya keterlibatan TNI.
Boni menyerukan agar provokasi soal darurat militer yang dilontarkan oleh sejumlah pihak — termasuk dari kalangan media sosial seperti Ferry Irwandi — diselidiki lebih lanjut oleh komunitas intelijen.
“Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh,” tegasnya. (*)
