Jakarta, suarabersama.com – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia memposisikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi dari publik. Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga dengan kepercayaan terendah.
Temuan Utama Survei
Dalam konferensi pers daring pada Minggu, 8 Februari 2026, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan hasil survei yang menunjukkan bahwa 93 persen responden menyatakan sangat atau cukup percaya pada TNI . Rinciannya, 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya kepada TNI. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit menurun dibanding survei sebelumnya yang mencatat kepercayaan di atas 95 persen.
Burhanuddin menilai penurunan tersebut bisa terkait dengan semakin luasnya peran TNI di luar ranah pertahanan, seperti keterlibatan dalam berbagai kegiatan non-militer. Ia mengingatkan bahwa semakin besar peran tersebut, interaksi TNI dengan masyarakat pun meningkat, sehingga risiko gesekan juga bertambah.
Lembaga Negara Lainnya
Berikut urutan tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara berdasarkan survei:
| Lembaga | Tingkat Kepercayaan (%) | Rincian |
|---|---|---|
| TNI | 93 | 15% sangat percaya, 78% cukup percaya |
| Lembaga Presiden | 91 | 15% sangat percaya, 76% cukup percaya |
| Kejaksaan Agung | 80 | 6% sangat percaya, 74% cukup percaya |
| Mahkamah Konstitusi (MK) | 75 | Gabungan percaya dan sangat percaya |
| Pengadilan | 74 | Sekitar sama dengan MK |
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 72 | Ada kenaikan dibanding survei sebelumnya |
| Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) | 67 | |
| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | 65 | |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | 65 | 5% sangat percaya, 60% cukup percaya |
| Partai Politik | 61 | |
| Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 56 | Paling rendah tingkat kepercayaannya |
Perbedaan Kepercayaan dan Penilaian Kinerja
Burhanuddin menegaskan perbedaan antara kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga dengan penilaian kinerja atau approval rating. Kepercayaan lebih bersifat umum dan tidak otomatis menggambarkan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Artinya, masyarakat bisa tetap percaya namun memiliki catatan terkait performanya.
Metodologi Survei
Peneliti Rizka Halida menjelaskan survei dilakukan secara wawancara tatap muka pada 1.220 responden di seluruh provinsi Indonesia. Responden terdiri dari warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilaksanakan pada 15-21 Januari 2026 dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel diambil secara acak dan proporsional, serta melewati quality control ketat. (kls)
