Jakarta, Suarabersama.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional pada awal 2026 berada dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Kondisi tersebut ditopang oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan yang terus dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton, yang terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi di Jakarta, Senin.
Pemerintah menilai capaian swasembada beras pada 2025 menjadi fondasi kuat dalam menjaga pasokan nasional, sekaligus memastikan stabilitas harga dan distribusi beras di tingkat konsumen.
Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah juga terus mengintensifkan langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan berbagai bentuk intervensi pasar.
Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran sebanyak 18,27 juta PBP.
Total bantuan yang telah disalurkan meliputi sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa alokasi yang relatif kecil terus dikejar penyelesaiannya, terutama di wilayah dengan kendala geografis dan akses distribusi.
Rachmi menambahkan, meskipun pasokan nasional berada pada level kuat, dinamika harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, lonjakan permintaan musiman, serta kondisi spesifik di daerah tertentu.
Menurutnya, swasembada menunjukkan kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pangan. Namun, harga di tingkat konsumen tetap berpotensi mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pemantauan harga harian dan siap menggelar operasi pasar maupun penyaluran beras SPHP apabila dibutuhkan.
Bapanas juga mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah memiliki dan mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga maupun kondisi darurat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan capaian swasembada beras di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1) sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional yang ditopang produksi petani dalam negeri.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang berada di angka 31,19 juta ton per tahun.
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi, serta memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas per 12 Januari, harga beras secara nasional menunjukkan tren penurunan. Beras premium tercatat Rp15.384 per kg turun Rp152, beras medium Rp13.609 per kg turun Rp145, beras SPHP Rp12.408 per kg turun Rp69, serta beras khusus lokal Rp15.569 per kg turun Rp219 dibandingkan hari sebelumnya. (hni)
