Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024 berada di penghujung masa jabatannya dan akan segera berakhir. Hal ini akan ditandai dengan penyerahan estafet fiskal Jokowi kepada pemerintahan yang baru, yang akan diumumkan melalui Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024 mendatang.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak di pemerintahan baru untuk memastikan proses ini berjalan lancar. “Jadi ini bener-bener etape terakhir kami. Kami terus berkoordinasi dengan Presiden terpilih, Wapres terpilih, Tim Transisi atau Tim Sinkronisasi untuk bisa menyelesaikan RUU-APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden (Jokowi),” ujarnya usai melaporkan APBN Kita Edisi Agustus 2024 di Jakarta, pada Selasa (13/8).
Namun, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa ada kemungkinan beberapa hal dalam RAPBN 2025 tidak akan sepenuhnya ditetapkan pada saat undang-undang disahkan. Meski begitu, upaya maksimal telah dilakukan untuk mengakomodasi kebijakan dari presiden terpilih. “Nanti kita akan coba untuk terus berkomunikasi,” jelasnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memantau dan mengawal RAPBN selama 1,5 bulan ke depan, yaitu hingga 19 September 2024. Proses ini akan melibatkan diskusi yang mendalam dengan DPR, termasuk Badan Anggaran dan Komisi I hingga XI DPR RI. Sri Mulyani mencatat bahwa pembahasan RAPBN akan melibatkan dinamika baru karena pemerintahan dan legislatif yang akan datang juga akan terlibat dalam proses ini.
“Pasti nanti juga akan ada semacam situasi, yaitu memang pemerintah yang akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk bagaimana menjelaskan dan juga untuk menavigasi APBN 2025,” paparnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya pengelolaan APBN sebagai instrumen vital dalam pemerintahan dan telah menyampaikan pesan ini kepada Tim Sinkronisasi presiden terpilih. Ia juga mengimbau seluruh jajaran pegawai Kemenkeu untuk tetap fokus dan bekerja dengan baik selama masa transisi ini, termasuk penyelesaian APBN 2024 oleh kabinet baru yang akan berlangsung dari 20 Oktober hingga 31 Desember 2024. Pada saat yang sama, Kemenkeu harus menyiapkan berbagai program untuk APBN 2025.
“Jadi ini akan sangat sibuk untuk semuanya, dan tim Kemenkeu harus siap 24 jam/7 hari, untuk make sure bahwa kebutuhan dari transisi ini berjalan secara baik,” paparnya.
Menkeu juga menegaskan bahwa penyiapan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2025 akan terus dilakukan setelah undang-undang disetujui oleh DPR. Penyerahan DIPA akan dilakukan oleh presiden terpilih kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Sehingga kita akan tetap, seperti biasa, very busy second half, teman-teman akan tetap menjaga agar transisi ini berjalan secara baik, karena kalau APBN bagus itu akan memberi kontribusi sangat besar terhadap perekonomian kita. (Mari) kita kawal sekaligus APBN dan ekonomi kita secara baik, karena kita akan terus transparan dan akuntabel terhadap instrumen yang penting ini,” pungkasnya.
(XLY)
