Jakarta, Suarabersama.com – Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah perbatasan dan menjaga kedaulatan serta stabilitas negara, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dari Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau mengadakan operasi gabungan bersama sejumlah lembaga lintas sektor.
Kegiatan ini dilaksanakan secara terorganisir di jalur perbatasan non-resmi yang berada di wilayah administratif Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025.
Operasi gabungan berlangsung selama lebih kurang tiga jam, dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Uray Aliandri, menyampaikan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran keimigrasian.
“Sekaligus mencegah aktivitas perlintasan ilegal yang berisiko mengancam stabilitas keamanan di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia,” kata Uray kepada awak media.
Menurut penjelasan Uray, kegiatan ini melibatkan kontribusi aktif dari berbagai instansi yang berwenang dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
“Unsur-unsur yang turut hadir dan berperan dalam kegiatan ini antara lain adalah Kepala Desa Badau dan Kepala Desa Sebindang, Kapolsek Badau, serta unsur dari satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) Yonzipur 5/ABW yang terdiri dari Pasi Ops dan Pasi Intel,” bebernya.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN) wilayah Kapuas Hulu, Babinsa Koramil 1206-04 Badau, serta unsur dari instansi terkait lainnya seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea Cukai Badau, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina Kesehatan PLBN Badau, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Badau.
“Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan awal yang disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi dan Intelijen Keimigrasian (Kasubsi TI Inteldakim) yang bertempat di Pasar Wisata Badau,” terangnya.
Dalam sesi pengarahan ini, peserta diberikan pembekalan mengenai rencana patroli, teknik pengawasan, serta prosedur penanganan jika ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keimigrasian.
“Usai pengarahan, tepat pada pukul 08.30 WIB, tim operasi gabungan bergerak menuju jalur perbatasan tidak resmi yang berada di area menuju Pos Tiga, salah satu titik penjagaan Pamtas yang berada di perbatasan langsung dengan wilayah Malaysia,” ujarnya.
Uray menambahkan bahwa jalur tersebut berada di tengah area perkebunan kelapa sawit dan sering dijadikan sebagai rute alternatif atau jalur tikus oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Dalam proses penyusuran ini, tim melakukan pemantauan secara seksama terhadap setiap aktivitas yang terjadi, namun hingga akhir pemantauan tidak ditemukan adanya perlintasan ilegal maupun indikasi pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian,” urai Uray.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan ke arah Pos Mentari, titik lain dari jalur pengawasan Pamtas yang masih berada di kawasan Desa Badau.
“Tim kembali melakukan pemantauan menyeluruh di sepanjang rute menuju lokasi tersebut dan kembali tidak menemukan adanya aktivitas lintas batas yang mencurigakan ataupun yang mengarah pada pelanggaran hukum,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kasubsi Teknologi Informasi dan Intelijen Keimigrasian, Muhammad Fahrul Rizki menyampaikan bahwa tim juga melakukan koordinasi langsung di lapangan dengan personel keamanan di pos-pos perbatasan untuk mengetahui situasi terkini.
“Informasi yang diperoleh dari hasil koordinasi ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan untuk strategi pengawasan ke depan,” terangnya.
Setelah seluruh rute jalur tidak resmi, termasuk yang mengarah ke Pos Mentari dan PLBN Badau, telah ditelusuri, seluruh tim kembali berkumpul di Pasar Wisata Badau pada sekitar pukul 11.00 WIB untuk melaksanakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi gabungan hari itu.
“Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya aktivitas perlintasan ilegal maupun pelanggaran keimigrasian sepanjang jalur yang telah dipantau,” ujarnya.
Lebih jauh, kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antar instansi dalam upaya menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan.
“Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, sejumlah langkah akan dilakukan, seperti meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan untuk turut berperan serta dalam pengawasan dan melaporkan aktivitas mencurigakan, memperkuat koordinasi lintas sektoral secara berkala guna meningkatkan efektivitas pengawasan, serta melaksanakan patroli rutin di jalur tidak resmi guna mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kegiatan ilegal lainnya,” ungkapnya.
Fahrul juga menambahkan bahwa melalui kegiatan operasi ini, pemerintah berharap pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya di Desa Badau, bisa dilaksanakan secara optimal, preventif, dan sistematis.
“Demi mencegah berbagai potensi pelanggaran yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional serta merugikan kepentingan negara,” jelasnya.
