Jakarta, Suarabersama.com – Setelah hampir dua dekade diliputi ketegangan diplomatik, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat akhirnya menemui titik terang. Kedua negara sepakat untuk mengelola wilayah perairan kaya sumber daya itu secara bersama melalui skema joint development.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025).
“Ini adalah langkah maju bagi kedua negara dalam semangat kerja sama, stabilitas kawasan, dan saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai penandatanganan.
Blok Ambalat, yang terletak di perairan Laut Sulawesi, selama ini menjadi sumber ketegangan antara kedua negara karena tumpang tindih klaim atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sengketa yang berlangsung sejak 2005 itu bahkan sempat memicu beberapa insiden militer di lapangan.
Melalui skema joint development, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menunda penyelesaian batas maritim secara definitif dan memilih mengelola bersama sumber daya alam di wilayah tersebut, khususnya potensi minyak dan gas bumi.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut kesepakatan ini sebagai “kemenangan diplomasi dan rasionalitas” di tengah dinamika geopolitik regional. “Kami memilih jalan damai dan kemajuan bersama. Ini bukan hanya soal minyak, tapi tentang masa depan hubungan baik kedua bangsa,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut mencakup mekanisme pembagian keuntungan, pembentukan badan pengelola bersama, dan penjaminan keamanan laut yang dikawal secara terkoordinasi oleh aparat kedua negara.
Pengamat hubungan internasional menilai perjanjian ini sebagai terobosan penting dalam penyelesaian konflik maritim di Asia Tenggara, dan berpotensi menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki sengketa serupa.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, pemerintah kedua negara menyatakan komitmennya untuk segera membentuk tim teknis guna mengimplementasikan pengelolaan bersama secara bertahap dan transparan.
(HP)
