Jakarta, Suarabersama.com – Seorang pria dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel yang terjadi di Suriah bagian selatan, seperti yang diberitakan oleh media pemerintah Suriah pada Selasa (26/8/2025). Serangan tersebut terjadi sehari setelah Israel melakukan operasi militer yang menuai kecaman keras dari pemerintah Damaskus.
Mengutip laporan AFP yang bersumber dari kantor berita resmi Suriah, SANA, serangan tersebut dilancarkan di wilayah yang terletak di sepanjang garis gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan, area yang sebelumnya berada di bawah kendali Suriah.
“Seorang pemuda tewas dalam serangan Israel di sebuah rumah di desa Taranja, di sisi garis gencatan senjata Dataran Tinggi Golan yang sebelumnya dikuasai Suriah,”lapor kantor berita resmi SANA.
Sementara itu, pada hari sebelumnya (Senin), Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam operasi militer Israel yang disebut sebagai inkursi di wilayah sekitar Beit Jinn. Dalam pernyataannya, Kemenlu Suriah menyebut bahwa Israel mengerahkan sekitar 60 personel militer dan 11 kendaraan lapis baja untuk merebut kendali atas sebuah bukit strategis di kaki Gunung Hermon.
Pemerintah Suriah menilai aksi militer tersebut sebagai sebuah “pelanggaran terang-terangan” atas kedaulatan negara.
Militer Israel sendiri menyatakan pada Minggu bahwa mereka telah melaksanakan sejumlah operasi di wilayah selatan Suriah selama beberapa hari terakhir. Operasi tersebut, menurut mereka, bertujuan untuk menemukan senjata serta menangkap individu-individu yang dianggap sebagai tersangka.
Sejak konflik Suriah pecah dan melemahkan kontrol rezim Assad, Israel telah memperluas kehadirannya di zona demiliterisasi yang sebelumnya diawasi oleh pasukan PBB, termasuk merebut sebagian wilayah Dataran Tinggi Golan dan puncak Gunung Hermon — titik tertinggi di kawasan tersebut.
Menariknya, dalam perkembangan diplomatik yang jarang terjadi, Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shaibani, dikabarkan bertemu dengan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, di Paris. Pertemuan tersebut bertujuan membahas kemungkinan kembalinya pengaturan keamanan yang telah ditetapkan sejak perjanjian pelepasan pasukan tahun 1974. (*)
