Jakarta, Suarabersama.com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa serangan ransomware menjadi ancaman utama dalam menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11), Hinsa menyatakan bahwa ancaman ransomware dapat berdampak serius terhadap sistem pertahanan siber Indonesia, seperti merusak integritas data, merusak tampilan situs (web defacement), atau bahkan menyandera data-data penting.
“Serangan ransomware sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan takedown sistem, mencuri data sensitif, atau merusak tampilan publikasi di website,” kata Hinsa, sembari menegaskan bahwa pihaknya terus memantau potensi ancaman ini menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan.
Hinsa mengingatkan bahwa meskipun sistem yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada 2024, yakni Sirekap, sudah cukup aman, tidak ada sistem yang bisa dijamin sepenuhnya bebas dari risiko penyusupan atau serangan siber. Ia menegaskan bahwa dalam ruang siber, tidak ada yang dapat dijamin “100 persen aman.”
“Sistem yang digunakan KPU, yaitu Sirekap, sudah sangat layak dan aman. Namun, kita harus selalu siap menghadapi kemungkinan serangan yang bisa terjadi,” tambah Hinsa.
Sistem Sirekap, yang terdiri dari Sirekap Mobile, Sirekap Web, dan platform publikasi Sirekap Info Pilkada, dirancang untuk mempercepat dan mempermudah rekapitulasi suara dalam Pilkada. Meski begitu, Hinsa menegaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu hasil akhir pemilu, melainkan alat untuk mendukung proses rekapitulasi yang transparan dan akurat.
Hinsa juga menyebutkan bahwa BSSN telah berkoordinasi dengan KPU dalam pengembangan sistem ini, untuk memastikan bahwa Sirekap memenuhi standar keamanan yang ketat. “Kami sudah melakukan pemeriksaan dan koordinasi intensif dengan KPU, dan hasilnya secara umum sistem ini sudah siap digunakan,” ujar Hinsa.
Meskipun BSSN telah memastikan sistem Sirekap aman dari sisi teknis, Hinsa mengingatkan bahwa ancaman siber, termasuk serangan ransomware, terus berkembang, dan upaya mitigasi serta pencegahan menjadi kunci utama untuk melindungi data dan sistem dalam proses demokrasi tersebut.
Serangan ransomware sendiri bukanlah hal baru bagi Indonesia. Pada Juni 2023, serangan dari kelompok ransomware “Brain Cipher” sempat mengguncang sistem PDNS di Surabaya, yang mengakibatkan data penting dari 282 institusi pemerintah terkunci dan tidak dapat diakses.
Dengan berbagai ancaman siber yang terus berkembang, Hinsa menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan kerja sama antarinstansi sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada 2024.
(HP)
