Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberi akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat akan dilakukan serentak pada 14 Juli 2025 di 100 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, program ini akan memanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Sosial sebagai lokasi penyelenggaraan.
“Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).
“Kita baru akan memulai (penyelenggaraan Sekolah Rakyat). Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas,” imbuhnya.
Menurut Gus Ipul, pengawasan terhadap Sekolah Rakyat akan dilakukan secara menyeluruh. Selain melibatkan berbagai pihak, teknologi juga akan diintegrasikan dalam sistem pengawasan.
“Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV dan lain sebagainya. Itu salah satu (upaya pengawasan),” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan akan diterapkan juga pada aspek kurikulum. Meski mengacu pada kurikulum nasional, sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat akan disesuaikan secara khusus (tailor-made) agar relevan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masing-masing siswa. Sekolah ini juga akan menerapkan sistem multi-entry multi-exit sebagai model pengelolaan pendidikan.
“Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama. Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini,” katanya.
“Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian (Kementerian) Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan,” lanjutnya.
