Jakarta, suarabersama.com – Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, kekhawatiran terhadap ancaman deforestasi dan perlindungan hak masyarakat adat terus mengemuka. Namun di sisi lain, pemerintah memandang sektor sawit sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia yang selama ini tertinggal.
Papua masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, mulai dari terbatasnya lapangan kerja, tingginya biaya logistik, hingga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, pengembangan sektor perkebunan dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola secara tepat.
Pendekatan pembangunan saat ini tidak lagi menempatkan sawit sebagai ekspansi tanpa kendali. Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang selektif dengan menghindari kawasan bernilai konservasi tinggi, memperkuat perlindungan hutan, serta memastikan keterlibatan masyarakat adat melalui prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Prinsip ini menjadi prasyarat agar pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak sosial.
Selain aspek ekonomi lokal, sawit juga diposisikan sebagai bagian dari rantai industri strategis nasional, termasuk penyediaan bahan baku energi terbarukan. Dalam skema tersebut, Papua berpeluang tidak hanya menjadi daerah produksi, tetapi juga memperoleh manfaat dari hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pelibatan masyarakat sebagai mitra utama menjadi kunci agar nilai tambah ekonomi tidak berhenti di tingkat korporasi. Jika pengelolaan dilakukan secara inklusif dan transparan, sektor sawit dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Di tengah dinamika pro dan kontra, penyederhanaan isu sawit semata sebagai simbol eksploitasi berisiko menghambat ruang dialog dan evaluasi kebijakan. Yang dibutuhkan adalah pengawasan publik yang kuat, keterbukaan perizinan, serta komitmen nyata terhadap standar lingkungan dan sosial.
Ke depan, masa depan Papua tidak dapat ditentukan oleh sikap ekstrem antara penolakan mutlak atau pembenaran sepihak. Pembangunan membutuhkan dialog yang jujur, kebijakan berbasis data, serta komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Dalam kerangka itulah, sawit seharusnya diposisikan sebagai alat pembangunan yang dikendalikan secara adil dan berkelanjutan demi generasi Papua hari ini dan masa depan. (kls)
