Suarabersama.com – Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2025 kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas jaringan distribusi amunisi ilegal di Papua Pegunungan. Seorang oknum anggota Polri Bripda LO bertugas di Kab. Lanny Jaya, ditangkap karena menjual puluhan butir amunisi kepada warga sipil berinisial PW yang terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lenggenus pimpinan Komari Murib. Penangkapan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak pandang bulu dalam menindak pelaku kejahatan, termasuk dari dalam institusi sendiri.
“Tidak ada tempat bagi pengkhianat di tubuh Polri. Kami akan menindak tegas siapapun yang menyuplai senjata dan amunisi ke KKB, apapun latar belakangnya,” Tegas Kaops Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers bersama Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., Senin (19/05/2025). Bripda LO menyerahkan diri ke Polda Papua pada Sabtu pagi (17/05/2025), setelah aktivitas ilegalnya terendus.
Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa ia telah menjual amunisi secara ilegal sejak 2017, berlanjut pada 2021, dan kembali beroperasi tahun ini. Warga sipil berinisial PW sekarang ditahan di Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lanjutan, sementara Bripda LO ditahan di Rutan Polda Papua. Keduanya akan dijerat dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan, peredaran senjata dan amunisi ilegal dengan ancaman hukuman : pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat sedikitpun dalam jaringan KKB. “Memberi, menjual, atau menjadi perantara distribusi senjata dan amunisi untuk KKB adalah kejahatan berat. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi membahayakan nyawa masyarakat sipil,” ujarnya.
Operasi dalam mempertegas komitmen Polri untuk membersihkan Papua dari suplai senjata ilegal yang menjadi sumber kekerasan bersenjata. Satgas ODC akan terus memperkuat pengawasan internal dan eksternal guna memastikan situasi keamanan di Papua tetap kondusif dan terkendali.
