Jakarta, Suarabersama.com – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta, yang setara dengan Rp 7,6 triliun (dengan kurs Rp 15.200), untuk membantu Indonesia dalam mempercepat transisi energi.
Program ini dirancang untuk mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) serta target emisi nol bersih dari pembangkit listrik pada tahun 2050.
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menjelaskan bahwa program pinjaman berbasis kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks yang dihadapi sektor ini dalam upaya transisi menuju energi berkelanjutan dan bersih.
“Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya,” kata Jiro dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).
Pertumbuhan pesat kapasitas pembangkit listrik di Indonesia telah membantu negara ini mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik, tetapi juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.
Program ini berfokus pada pembangunan kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat untuk transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif. Salah satu langkah kunci adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), yang bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi yang diperlukan untuk mencapai transisi energi yang adil.
Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas serta tata kelola badan usaha milik negara di sektor energi, termasuk peningkatan kesetaraan gender.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara ADB dan mitra pembiayaan, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis (AFD/Agence Française de Développement) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi.
ADB memberikan dukungan yang signifikan bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi, termasuk pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta berbagai proyek bantuan teknis.
“ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik,” jelas Jiro.
(XLY)
