Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia membuka peluang lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat untuk menanamkan modal di sektor mineral kritis. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama ekonomi bilateral, dengan tetap menempatkan kepentingan nasional dan aturan domestik sebagai landasan utama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, seluruh investasi wajib tunduk pada regulasi Indonesia serta mendukung agenda hilirisasi. Menurutnya, komitmen pemerintah tidak berubah: pengelolaan mineral harus memberi nilai tambah di dalam negeri.
Mineral strategis seperti nikel dan logam tanah jarang disebut menjadi fokus utama. Pemerintah, kata Bahlil, siap memfasilitasi perusahaan asal AS yang ingin berinvestasi, selama mengikuti ketentuan yang berlaku dan berkontribusi pada penguatan industri nasional.
Tidak Ada Ekspor Bahan Mentah
Bahlil menepis anggapan bahwa pembukaan investasi ini berarti melonggarkan larangan ekspor bahan mentah. Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas. Produk mineral hanya dapat diekspor setelah melalui proses pemurnian atau pengolahan di dalam negeri.
Ia juga mencontohkan keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai bukti bahwa investasi asing di sektor pertambangan telah berjalan lebih dulu dengan skema yang sejalan dengan aturan nasional.
“Kita tidak membuka ekspor barang mentah. Yang diekspor adalah hasil yang sudah dimurnikan,” tegasnya.
Siapkan Wilayah Tambang Prospektif
Untuk mempercepat realisasi investasi, pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah tambang yang dinilai prospektif. Area-area tersebut akan ditawarkan kepada investor yang berminat, dengan dukungan fasilitasi agar proses perizinan dan eksekusi proyek berjalan lebih efektif.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga momentum hubungan ekonomi Indonesia–AS yang dinilai semakin strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
Perkuat Posisi dalam Rantai Pasok Global
Investasi di mineral kritis dipandang penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama untuk kebutuhan industri energi masa depan seperti baterai dan kendaraan listrik. Selain membuka lapangan kerja, kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan nilai tambah dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Dengan pendekatan selektif dan terukur, pemerintah menegaskan komitmennya sebagai mitra investasi yang terbuka, namun tetap berdaulat dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. (kls)
