Jakarta, Suarabersama.com – Pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri antara pemerintah dan DPR mengarah pada sejumlah perubahan penting yang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, kesejahteraan prajurit, serta menyelaraskan regulasi dengan tantangan zaman. Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah memperkuat peran TNI dalam mengatasi ancaman non-militer dan menyempurnakan aturan terkait masa dinas anggota Polri, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga stabilitas nasional.
Walau tengah dibahas, proses ini memunculkan respons dari publik, dengan demonstrasi mahasiswa yang mencerminkan kepedulian terhadap perubahan regulasi yang akan diterapkan. Meski demikian, revisi ini juga menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, aturan yang lebih jelas terkait peran TNI dalam beberapa tugas tertentu diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perbaikan kesejahteraan personel Polri berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi publik dan memastikan bahwa revisi undang-undang ini tidak merugikan kepentingan rakyat. Dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan elemen-elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi hal yang penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa mencerminkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, revisi UU TNI-Polri harus dilihat sebagai langkah untuk membangun institusi pertahanan dan keamanan yang lebih profesional, modern, dan berfokus pada kepentingan nasional.
(HP)
