Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menghapus utang yang dimiliki oleh sekitar 5 hingga 6 juta petani dan nelayan yang tidak mampu membayar. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, kebijakan ini akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden yang akan segera ditandatangani.
“Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tandatangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” ungkap Hashim dalam sebuah wawancara pada Kamis (24/10/2024).
Sebelumnya, Prabowo menerima laporan dari Hashim mengenai banyaknya petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan pinjaman untuk usaha mereka.
“Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.
“Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, di mana 6 juta debitur, termasuk keluarga mereka, bisa berdampak positif bagi 30 hingga 40 juta orang, memungkinkan mereka untuk meminjam kembali dari bank, bukan dari rentenir atau pinjaman online.
“Ternyata ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani hutang lama 20 tahun, hutang krismon 98, hutang dari 2008, hutang dari mana-mana. Sebanyak 5-6 juta petani dan nelayan mereka terpaksa karena nggak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap mereka SLIK OJK ditolak karena utang Rp 10-15 juta,” jelas Hashim.
hni
