Jakarta, Suarabersama – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan tanggapan terkait dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dijadwalkan mulai April 2025, setelah Lebaran. Namun, persiapan untuk pemindahan ini menghadapi sejumlah tantangan baru, salah satunya adalah bertambahnya jumlah kementerian.
Pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kementerian PANRB telah menyusun rencana pemindahan ASN untuk 34 kementerian. Akan tetapi, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah kementerian meningkat menjadi 48, yang membawa dampak pada proses persiapan pemindahan ASN.
Rini menjelaskan bahwa saat ini pihak Kementerian PANRB tengah mempersiapkan kesiapan instansi pemerintah. Proses penataan pegawai dan struktur kementerian/lembaga (KL) masih berlangsung.
“Dulu ada 34 kementerian, sekarang jumlahnya menjadi 48 kementerian. Saat ini, 48 kementerian tersebut sedang dalam tahap konsolidasi. Para pegawai mereka pun mengalami perubahan, ada yang bergabung menjadi dua kementerian, bahkan tiga kementerian,” ungkap Rini saat ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).
Menurutnya, proses pemindahan ASN hanya bisa dilaksanakan setelah penataan ASN dan penyusunan struktur tata kelola KL selesai. Setelah pengaturan internal dan kepegawaian rampung, barulah persiapan pemindahan ASN ke IKN dapat dimulai.
“Jadi, kami harus menunggu sampai tata kelola internal mereka stabil terlebih dahulu,” tambah Rini.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian PANRB siap mengikuti segala arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemindahan ASN ke IKN, menurutnya, akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur yang ada.
“Tentu saja, pemindahan ini akan kami sesuaikan dengan kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan. Kami perlu memastikan bagaimana transisi ASN dengan 48 kementerian ini. Oleh karena itu, kami akan segera mengkonsolidasikan rencana ini dengan Otorita IKN,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa ASN akan mulai dipindahkan ke IKN pada April 2025, berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian PAN-RB. Meskipun rencana awalnya adalah pada Januari 2025, keputusan ini diundur karena mendekati bulan puasa, sehingga waktu pemindahan ditetapkan setelah Lebaran.
“Menurut Menteri PAN-RB, pemindahan ASN diperkirakan mulai dilakukan pada April. Rencananya memang awalnya Januari, namun mengingat adanya Lebaran pada Maret, maka waktu tersebut diundur,” ujar Basuki ketika ditanya mengenai kepindahan ASN ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12).
Basuki juga menyebutkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana untuk ekosistem pemerintahan eksekutif, mulai dari istana hingga kantor kementerian, ditargetkan selesai pada bulan ini. Namun, ada kemungkinan penyesuaian terkait perubahan jumlah kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk ekosistem pemerintahan eksekutif, kita targetkan selesai pada Desember ini. Namun, akan ada beberapa perubahan karena jumlah kementerian yang bertambah, seperti Kemenko yang tadinya 4 menjadi 7. Ini akan dibahas lebih lanjut,” tambah Basuki.
Sementara itu, pembangunan untuk sektor yudikatif dan legislatif baru akan dimulai pada 2025, dan diperkirakan memakan waktu sekitar dua tahun untuk diselesaikan.
