Jakarta, Suarabersama.com – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni sebesar Rp165,2 triliun. Anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor pertahanan dan keamanan negara untuk tahun mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran yang signifikan ini adalah langkah strategis pemerintah saat ini untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 dan nota keuangan.
Dalam RAPBN 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi sebesar Rp126 triliun, meningkat dari Rp123,6 triliun pada Outlook 2024. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan Rp90,6 triliun, turun dari Rp93,3 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima anggaran sebesar Rp75,83 triliun, menurun dari Rp146,98 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyebutkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan nasional sepanjang 128,1 kilometer pada tahun 2025. “Kami melanjutkan untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh sampai Papua, totalnya 128,1 km, kemudian melanjutkan konektivitas jalan bebas hambatan, ini 4,83 km, jauh lebih kecil karena umumnya berupa dukungan konstruksi,” ujar Zainal dalam Konferensi Pers RAPBN 2025.
Berikut adalah daftar 10 Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2025:
- Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun
- Polri: Rp126 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun
- Kementerian Agama: Rp78 triliun
- Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun
- Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun
- Kejaksaan RI: Rp23,3 triliun
(XLY)
