Jakarta, Suarabersama.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait insiden pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya. Puan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
“Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan ormas-ormas yang terindikasi menjalankan aktivitas berbau premanisme. Jika terbukti demikian, Puan menilai tidak perlu ragu untuk membubarkan organisasi tersebut.
“Kalau memang berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Para penegak hukum harus segera melakukan evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengamankan 17 orang dalam operasi penertiban lahan yang diduduki. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan anggota ormas GRIB Jaya, sementara 6 lainnya mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa para pelaku diduga menjalankan modus pungutan liar (pungli) dan penguasaan lahan tanpa hak.
“Kami telah mengamankan 17 orang. Laporan dari BMKG sudah masuk dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” kata Ade Ary, Sabtu (24/5).
Polisi mendalami dugaan tindak pidana yang meliputi penggelapan hak atas barang tidak bergerak, penguasaan lahan tanpa izin, serta dugaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang di muka umum.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan yang melibatkan ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum. Puan Maharani berharap pemerintah bersama aparat hukum segera menertibkan ormas semacam ini agar tidak mencederai wibawa negara dan rasa aman masyarakat.
(HP)
