Jakarta, Suarabersama.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tiang pancang proyek monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga kawasan Asia Afrika. Proyek yang dimulai sejak era Gubernur Sutiyoso dan dihentikan pada masa Gubernur Fauzi Bowo (Foke) ini telah lama mangkrak tanpa kejelasan.
“Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya gak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan. Sehingga yang seperti itu akan kami selesaikan,” ujar Pramono saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025).
Pramono mengungkapkan bahwa dirinya akan meninjau kembali keputusan yang berkaitan dengan kelanjutan proyek tersebut. Namun ia menegaskan bahwa aspek hukum tidak akan menghalangi upaya pembenahan, terutama karena keberadaan tiang-tiang tersebut telah mengganggu estetika kota.
“Ya tergantung putusannya. Tergantung putusannya, apakah, kan ini kan sudah sesuatu yang lewat lama banget. Semua orang enggak mau nyentuh, karena memang ya ini kan ada persoalan hukumnya. Tapi bagi saya enggak, karena ini mengganggu keindahan Jakarta. Malah yang seperti ini yang harus dibereskan,” lanjutnya.
Sebagai informasi tambahan, proyek monorel di Jakarta pertama kali digagas oleh Gubernur Sutiyoso pada tahun 2002 sebagai alternatif moda transportasi massal, selain bus Transjakarta dan kereta bawah tanah. Sistem ini dirancang memiliki dua rute utama: jalur hijau (Semanggi–Casablanca–Kuningan–Semanggi) dan jalur biru (Kampung Melayu–Casablanca–Tanah Abang–Roxy).
Pembangunan dimulai pada 2004 dengan pendirian sejumlah tiang pancang. Namun, progres proyek tersendat, dan meski sempat menunjukkan secercah harapan lewat seremoni peletakan batu pertama di Tugu 66, Kuningan pada Oktober 2013, pembangunan tidak pernah berlanjut.
Saat menjabat sebagai Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih mengalihkan fokus pengembangan ke proyek LRT yang dianggap lebih realistis dan praktis dalam penerapannya.
Masalah kian rumit karena PT JM, selaku pelaksana proyek monorel, gagal membuktikan kesiapan finansialnya untuk melanjutkan proyek senilai Rp12 triliun. Mereka tidak dapat menunjukkan dana 30% atau sekitar Rp4 triliun yang disyaratkan.
“Dari dulu kami minta mana bukti uang 30 persen. Mereka tetap ngotot hanya 1,5 persen sesuai peraturan Bappenas. Kalau gitu, jangan-jangan properti kami yang diminta, dibuat sebagai jualan lagi. Saya tidak setuju,” tegas Ahok saat itu.
