Jakarta, Suarabersama.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan kemajuan setelah berjalan selama satu tahun. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dan tetap memperkuat pengawasan, terutama terkait aspek keamanan pangan serta mutu gizi yang diterima oleh anak-anak.
Menurut Irma, jika dibandingkan dengan fase awal pelaksanaan, jumlah kasus keracunan makanan dalam program MBG memang cenderung menurun. Namun demikian, di lapangan masih dijumpai sejumlah kendala, mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum seragam hingga pengelolaan menu yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.
“Kalau kita bicara evaluasi satu tahun, memang ada perbaikan. Tapi masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi sanitasi, penyimpanan bahan makanan, sampai proses pengolahan. Ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak,” ujar Irma kepada Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga menyoroti masih adanya penggunaan bahan pangan yang tidak sesuai standar, termasuk makanan instan serta produk yang mengandung pengawet. Padahal, program MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang sekaligus menjaga kesehatan anak dalam jangka panjang, khususnya pada masa pertumbuhan dan perkembangan otak.
Selain kualitas bahan pangan, Irma menekankan pentingnya proses distribusi makanan yang higienis. Ia menilai, makanan yang telah dimasak sesuai standar akan kehilangan manfaatnya jika pengemasan dan penyalurannya dilakukan tanpa memperhatikan prosedur kebersihan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengelola SPPG hingga kader di lapangan, menjalankan aturan dengan penuh kedisiplinan.
“Program ini harus mencapai zero accident. Jangan sampai tujuan baik negara justru menimbulkan masalah baru karena kelalaian teknis,” tegas politisi asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.
Irma menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, evaluasi dapat dilakukan setiap bulan agar setiap temuan di lapangan segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. (hni)
