Jakarta, suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) jika forum tersebut dinilai tidak mampu mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menerima 16 pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh Muslim di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengatakan Presiden menjelaskan secara menyeluruh alasan Indonesia bergabung dengan BoP. Secara prinsip, kata dia, seluruh peserta pertemuan sepakat bahwa menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan proklamasi.
“Pada tataran nilai dan prinsip, semua sepakat Indonesia harus membantu Palestina sampai merdeka,” ujar Gus Yahya usai pertemuan, Selasa (3/2/2026).
Namun di tingkat kebijakan, Presiden disebut mempertimbangkan langkah yang realistis agar keterlibatan Indonesia memberi dampak konkret tanpa meninggalkan prinsip dasar politik luar negeri. Keikutsertaan Indonesia di BoP, lanjutnya, dilakukan dengan kewaspadaan serta koordinasi bersama negara-negara Islam dan Timur Tengah yang memiliki tujuan serupa.
Siap Abstain hingga Keluar
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, mengungkapkan Presiden juga merespons kekhawatiran para ulama. Prabowo, kata dia, menegaskan Indonesia tidak terikat secara mutlak pada setiap keputusan BoP.
Jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan sikap Indonesia, pemerintah dapat memilih abstain atau tidak ikut dalam keputusan tersebut. Bahkan, bila forum itu tidak lagi memberi ruang perubahan menuju kemerdekaan Palestina, Presiden siap menarik Indonesia dari keanggotaan.
“Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar,” ujar Cholil.
Soal Anggaran Keanggotaan
Terkait pembiayaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran keanggotaan BoP akan melalui Kementerian Pertahanan. Ia memastikan pengelolaan anggaran tetap dijaga secara hati-hati dan tidak mengganggu prioritas belanja negara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menegaskan tidak ada kewajiban iuran tetap sebesar 1 miliar dolar AS bagi anggota BoP. Status keanggotaan permanen disebut bergantung pada kontribusi masing-masing negara.
Dengan sikap tersebut, pemerintah menegaskan partisipasi Indonesia di BoP bersifat strategis dan bersyarat—tetap berpijak pada komitmen utama mendukung kemerdekaan Palestina. (kls)
