Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia harus ditempuh melalui jalur damai dan dialog berdasarkan iktikad baik kedua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi penyebutan wilayah perairan di sekitar Blok Ambalat oleh Pemerintah Malaysia sebagai Laut Sulawesi dalam Peta Baru Malaysia 1979.
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” kata Presiden Prabowo usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sabuga, ITB, Bandung, Kamis (7/8).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Mohamad Hasan, yang menyebut bahwa istilah “Ambalat” hanyalah terminologi Indonesia. Malaysia secara resmi mengakui kawasan tersebut sebagai bagian dari Laut Sulawesi, termasuk blok-blok migas ND6 dan ND7.
Menlu Malaysia juga mengacu pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang menetapkan kedaulatan Malaysia atas Kepulauan Sipadan dan Ligitan, sebagai dasar penguatan posisi wilayah maritim mereka di Laut Sulawesi. Ia menegaskan bahwa penyelesaian setiap perbedaan akan tetap dilakukan dalam kerangka kerja bilateral, termasuk mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Sementara itu, Indonesia tetap berpegang pada prinsip diplomasi damai dan menghormati kedaulatan wilayah nasional. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyebut kawasan tersebut sebagai Ambalat, yang dinilai memiliki kepentingan strategis dan ekonomis, terutama dalam konteks sumber daya energi.
Sengketa mengenai kawasan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kerap memunculkan ketegangan diplomatik. Namun, dengan pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelesaian damai dan penghormatan terhadap kerja sama bilateral di kawasan Asia Tenggara.
(HP)
