Jakarta, Suarabbersama.com – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan yang melibatkan pemberlakuan status darurat militer yang mengejutkan pada 3 Desember 2024. Tindakan ini memicu respons cepat dari berbagai lembaga penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
Langkah Hukum yang Ditempuh
- Larangan Bepergian
- Kementerian Kehakiman memberlakukan larangan bepergian terhadap Presiden Yoon pada 9 Desember 2024, setelah CIO mengajukan permintaan resmi.
- Pejabat senior imigrasi, Bae Sang-eop, menyatakan bahwa larangan perjalanan biasanya diberlakukan setelah peninjauan persyaratan formal yang sederhana.
- Penyelidikan Lintas Lembaga
- Kepala CIO, Oh Dong-woon, menegaskan komitmennya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Yoon dan “pemimpin serta pelaku utama” yang diduga terlibat dalam pengkhianatan.
- Penyelidikan mencakup potensi penahanan fisik para tersangka.
- Upaya Pemakzulan
- Partai oposisi utama, Partai Demokrat, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Namun, mosi tersebut gagal pada 7 Desember 2024, setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara.
- Peninjauan Terhadap Ibu Negara
- CIO juga tengah mempertimbangkan kemungkinan larangan bepergian terhadap ibu negara Kim Keon Hee, meskipun belum ada keputusan final mengenai hal tersebut.
Latar Belakang dan Respons Publik
Deklarasi darurat militer pada 3 Desember dianggap mengejutkan dan kontroversial, memicu ketegangan politik di Korea Selatan. Oposisi menilai langkah tersebut tidak konstitusional dan merugikan demokrasi di negara tersebut.
Penyelidikan terhadap seorang presiden aktif, apalagi dengan tuduhan pengkhianatan, menjadi momen langka dan sensitif dalam sejarah politik Korea Selatan. Situasi ini diperkirakan akan memperburuk ketidakstabilan politik menjelang pemilihan parlemen yang akan datang.
Pemerintahan Yoon kini berada dalam tekanan besar, dengan tuntutan transparansi dan keadilan yang semakin keras dari publik dan oposisi.
