Jakarta, Suarabersama.com – Penyidik di Korea Selatan resmi menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), atas tuduhan serius pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penangkapan ini merupakan langkah lanjutan setelah Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Desember lalu, yang memicu krisis politik di negara tersebut.
Menurut laporan dari media pemerintah Yonhap, Yoon ditahan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) di tengah proses yang penuh ketegangan. Insiden penangkapan di kediaman presiden melibatkan bentrokan fisik antara pasukan pengamanan presiden dan penyidik.
Tuduhan pemberontakan ini berkaitan dengan upaya pemakzulan yang sebelumnya diajukan oleh parlemen Korea Selatan pada Desember 2024. Saat ini, Mahkamah Konstitusi tengah memproses penilaian keabsahan pemakzulan tersebut.
Penangkapan Presiden Yoon telah memicu perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan, Yoon akan secara resmi dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden. Namun, jika tidak, ia dapat kembali memimpin negara.
Situasi ini dinilai mengancam stabilitas politik Korea Selatan, dengan berbagai reaksi datang dari berbagai lapisan masyarakat dan komunitas internasional. Perkembangan kasus ini dipantau dengan seksama oleh para pengamat politik global.
(HP)
