Jakarta, Suarabersama.com – Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, menyampaikan bahwa meluasnya risiko geopolitik global menjadi sinyal penting bagi Indonesia untuk menempatkan stabilitas keuangan dan nilai tukar sebagai prioritas utama kebijakan.
“Ini bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi,” ujar Gundy dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Sebagai konteks global, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menarik AS dari 66 organisasi internasional, yang mencakup 31 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta 35 organisasi non-PBB. Langkah tersebut diambil karena organisasi-organisasi tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Kebijakan itu muncul di tengah kritik internasional terhadap langkah AS terkait Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan keluar dari negara tersebut atas tuduhan keterlibatan dalam narko-terorisme yang dinilai mengancam keamanan AS.
Ketegangan global ini juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran geopolitik di kawasan lain, termasuk potensi eskalasi hubungan China–Taiwan. Menurut Gundy, Prasasti menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif siap menghadapi peningkatan ketidakpastian global. Namun, di tengah risiko geopolitik yang membesar, ruang kesalahan kebijakan menjadi semakin terbatas.
“Prasasti menilai Indonesia relatif siap menghadapi peningkatan ketidakpastian global. Namun, di tengah risiko geopolitik yang meningkat, ruang kesalahan menjadi semakin sempit. Stabilitas, kredibilitas kebijakan, dan eksekusi yang efektif menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan,” ujar Gundy.
Ia menambahkan, konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam merespons risiko geopolitik yang semakin kompleks dan berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi global.
Jika ketegangan politik meluas melampaui kawasan konflik utama, risiko terhadap perdagangan internasional, investasi, dan koordinasi kebijakan global diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Meski demikian, Prasasti mencatat bahwa perekonomian global sejauh ini masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Dalam jangka pendek, pasar keuangan dipandang sebagai jalur utama transmisi dampak geopolitik.
Tingginya valuasi aset global membuat sentimen pasar semakin sensitif terhadap dinamika politik. “Dalam kondisi pasar yang sudah ‘stretched’, guncangan geopolitik sekecil apa pun dapat dengan cepat menggoyang dan mengganggu stabilitas pasar keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, dampak terhadap harga minyak global hingga kini dinilai masih terbatas. Kondisi pasokan energi yang relatif longgar, termasuk kebijakan produksi OPEC serta ketahanan produksi minyak serpih AS, dinilai turut menjaga stabilitas harga. Dengan kondisi tersebut, pasar energi secara struktural dianggap lebih siap menyerap guncangan dibandingkan siklus sebelumnya.
Bagi Indonesia, tekanan inflasi jangka pendek dinilai masih relatif terkendali selama harga energi global tetap stabil. Dampak langsung terhadap inflasi dan risiko fiskal energi juga dinilai terbatas, sementara inflasi pangan lebih banyak dipengaruhi faktor domestik seperti pasokan, musim, dan distribusi.
Namun demikian, nilai tukar rupiah menjadi variabel utama yang perlu terus dicermati.
Menurut Gundy, risiko terbesar berasal dari perubahan sentimen global. Ketika terjadi lonjakan aversi risiko, arus modal cenderung bergerak kembali ke aset aman, sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpotensi mengalami tekanan.
“Prasasti menilai Indonesia memasuki periode ini dengan fundamental yang relatif kuat serta basis permintaan domestik yang besar, sehingga lebih resilien dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Meski demikian, ketahanan tersebut bukan berarti tanpa risiko. Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik,” kata Gundy. (hni)
