Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Prancis menegaskan bahwa Solusi Dua Negara (Two-State Solution) adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan bersama Arab Saudi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin, 28 Juli 2025.
Menurut laporan The National pada Selasa, 29 Juli 2025, sikap ini diambil hanya beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina pada September, di tengah sorotan global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
“Hanya solusi politik berupa dua negara yang mampu menjawab aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup dalam damai dan aman,”kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot saat menyampaikan pernyataannya pada hari pertama forum internasional tersebut, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki peran penting yang dapat mempercepat proses damai di Gaza.
“Presiden Trump telah mencatat keberhasilan dalam hal ini; ia menjadi pihak yang memfasilitasi gencatan senjata pertama dan satu-satunya sejauh ini dalam konflik ini,”ujar Pangeran Faisal kepada awak media di New York.
“Kami, sebagai mitra kuat Amerika Serikat, terus bekerja sama erat dalam banyak isu. Dan kami berharap AS tetap memimpin upaya perdamaian ini,”tambahnya.
Seruan untuk Solusi Politik dan Tindakan Konkret
Pangeran Faisal juga menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama agresi militer di Gaza masih berlangsung.
Dalam forum yang sama, Jean-Noel Barrot menyerukan agar komunitas internasional menyelaraskan dukungan politik dengan langkah nyata, termasuk desakan terhadap Israel untuk mengakhiri blokade finansial sebesar dua miliar euro terhadap Otoritas Palestina.
Barrot juga mengkritik pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang dinilainya membahayakan prospek negara Palestina yang berdaulat, serta mengecam militerisasi distribusi bantuan pangan di Gaza yang dilakukan melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang disebut mendapat dukungan dari AS dan Israel.
Pesan dari Palestina
Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, menyambut dukungan terhadap Solusi Dua Negara sebagai sinyal bahwa perdamaian di kawasan masih dapat dicapai.
“Itu hanya bisa terwujud melalui kemerdekaan kami, bukan kehancuran kami,”katanya.
“Orang-orang Israel tidak ditakdirkan untuk hidup dalam perang tanpa akhir. Masih ada jalan lain, jalan yang lebih baik, yang membawa pada perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama. Bukan untuk satu pihak saja, melainkan untuk semua,”lanjut Mustafa.
Ia juga menyerukan kepada Hamas untuk menyerahkan kontrol atas Gaza dan meletakkan senjata, menyerahkannya kepada Otoritas Palestina sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional.
Sikap Amerika Serikat dan PBB
Namun demikian, konferensi ini mendapat kritik tajam dari Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menyebut forum tersebut sebagai “tidak produktif” dan “tidak pada waktunya.”
“Upaya ini adalah tamparan bagi para korban 7 Oktober dan sebuah hadiah bagi terorisme,”kata Bruce.
“Ini hanya memperpanjang penderitaan sandera yang masih terperangkap di dalam terowongan. AS tidak akan ikut serta dalam penghinaan ini, tapi akan tetap memimpin upaya nyata di dunia untuk mengakhiri pertempuran dan membawa perdamaian permanen,”
tambahnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan agar konferensi ini tidak menjadi ajang retorika belaka.
“Ini harus menjadi titik balik menentukan. Ini adalah syarat mutlak untuk perdamaian di Timur Tengah yang lebih luas,”tegasnya.
Guterres mengecam keras kehancuran di Gaza yang menurutnya telah mencapai level yang tidak bisa lagi diterima oleh akal sehat dan kemanusiaan.
“Tidak ada satu pun yang bisa membenarkan penghancuran total Gaza yang terjadi di depan mata dunia,”katanya, sambil mengkritik keras kebijakan Israel, termasuk keputusan parlemen Knesset pekan lalu yang menyetujui aneksasi Tepi Barat.
“Kehancuran massal Gaza tidak bisa diterima. Itu harus dihentikan,”pungkas Guterres.
