Suara Bersama

Prabowo Subianto Menetapkan Target Ambisius untuk Ekonomi Indonesia

Jakarta, Suarabersama – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, percaya bahwa pencapaian tersebut tidaklah mustahil.

Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia pernah mengalami rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% antara tahun 1986 dan 1997, bahkan sempat melampaui angka 8% pada tahun 1995.

“Seperti yang kita dengar, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029. Ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% di periode 1986-1997 dan bahkan 8,2% di tahun 1995,” ujar Airlangga saat Opening Ceremony ISEF ke-11 2024 pada Kamis (30/10/2024).

Ia menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2-8%, Indonesia perlu belajar dari pengalaman masa lalu. Selain itu, penting untuk memperhatikan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil hingga saat ini.

Saat ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia berada di angka 3%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dorongan dari berbagai aspek, seperti pencarian sumber pertumbuhan baru, serta adaptasi teknologi dan inovasi.

“Dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan fondasi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, visi pengembangan sektor produktif, termasuk syariah dan produk halal, menjadi sangat krusial. Dalam rangka mencapai visi tersebut, pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk mendorong kemandirian nasional, salah satunya melalui kemajuan ekonomi syariah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2049,” jelasnya.

Ia juga mendorong terjalinnya sinergi antara Bank Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyediakan jejak (traceability) untuk produk-produk halal.

“Dengan inisiatif dari BI, saya berharap ada kerjasama antara BPJPH dan BI. BI seharusnya memimpin digitalisasi traceability untuk produk halal. Ini akan sangat bermanfaat, dan tentu saja kredit usaha rakyat berbasis syariah juga perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =