suarabersama.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemangkasan anggaran negara yang akan berlangsung secara bertahap. Total pemangkasan yang ditargetkan mencapai Rp750 triliun, dilakukan dalam tiga putaran.
Putaran pertama telah dimulai dengan pemangkasan sebesar Rp306 triliun. “Penghematan tahap pertama, Kementerian Keuangan telah menyisir dan menghemat Rp300 triliun. Untuk putaran kedua, pemangkasan mencapai Rp308 triliun,” ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Namun, dari pemangkasan tahap kedua, Rp58 triliun akan dikembalikan ke kementerian dan lembaga terkait, sehingga total pemangkasan yang efektif mencapai Rp250 triliun.
Pemangkasan tahap ketiga direncanakan mencapai Rp300 triliun, dengan Rp100 triliun dialokasikan kembali ke BUMN sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN), menyisakan Rp200 triliun yang benar-benar dipangkas. Dengan demikian, total anggaran yang akan dikurangi dalam tiga tahap adalah Rp750 triliun.
“Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun yang dihemat,” kata Prabowo.
Anggaran yang berhasil dihemat ini sebagian besar akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Sisanya akan dikelola oleh badan investasi baru Indonesia, Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Sebagian dana ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan, tidak akan digunakan secara langsung,” jelasnya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Prabowo pada 22 Januari lalu. Sejumlah kementerian, lembaga, serta badan perencanaan telah melakukan rapat bersama komisi terkait di DPR RI pada Rabu (12/2) dan Kamis (13/2) guna membahas dampak pemotongan anggaran terhadap pagu anggaran 2025.
Besaran pemangkasan anggaran bervariasi, dengan beberapa kementerian dan lembaga mengalami pengurangan hingga triliunan rupiah, sementara yang lainnya hanya mendapat pengurangan dalam skala miliaran rupiah.
Keputusan ini menandai langkah besar dalam strategi efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara serta mendukung program prioritas pemerintah.
