Jakarta, Suarabersama – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025), membahas penyediaan rumah murah dan insentif di sektor perumahan. Usai rapat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah hingga 20 Oktober 2025 dan akan terus bertambah dengan pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah sitaan korupsi dan aset BLBI.
Maruarar menambahkan, pemerintah juga akan merancang skema perumahan yang legal dan adil, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fokus pada mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta per bulan. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso, yang biasanya tidak memiliki penghasilan tetap.
Prabowo juga menekankan pentingnya keadilan untuk semua kalangan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Selain itu, pemerintah juga akan mengimplementasikan kebijakan pro rakyat dalam 90 hari pertama pemerintahan, seperti penghapusan BPHTB 0%, penghapusan PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar selama 6 bulan, dan percepatan proses perizinan pembangunan.
Maruarar menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan di Tangerang bisa selesai dalam 4 jam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dalam rapat tersebut.
