Jakarta, Suarabersama – Keputusan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran demi efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dapat dianggap sebagai langkah positif untuk memastikan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran. Meskipun sejumlah kementerian mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diminta untuk menghemat hingga Rp 81 triliun, hal ini dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Sebagai contoh, dalam upaya efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, penyesuaian terhadap pos belanja operasional seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial adalah langkah yang wajar untuk memastikan anggaran digunakan lebih efektif. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam sistem kerja untuk menghemat biaya dan mempercepat kinerja pegawai adalah upaya yang seharusnya mendapat dukungan. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga menciptakan nilai lebih bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.
