Jakara, suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran di pasar modal Indonesia. Arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai dinamika yang sempat mengguncang perdagangan saham.
Menurut Airlangga, Presiden meminta agar seluruh pelaku yang terbukti melanggar ketentuan—baik emiten, investor, maupun pihak lain—ditindak sesuai aturan bursa, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pasar.
Ia menegaskan, pasar modal merupakan etalase perekonomian nasional di mata investor global. Karena itu, kredibilitas, transparansi, serta kepastian hukum menjadi fondasi utama agar Indonesia tetap menarik bagi investasi jangka panjang.
Pemerintah bersama regulator disebut terus mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan. Tujuannya bukan hanya memperbesar skala pasar saham, tetapi juga meningkatkan kualitas dan akuntabilitasnya sehingga mencerminkan fundamental ekonomi yang sehat.
Dalam kerangka reformasi, pemerintah juga menyiapkan langkah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses ini dirancang berlangsung bertahap, dimulai melalui skema penempatan saham terbatas (private placement) dan berlanjut ke penawaran saham perdana (IPO).
Selain itu, aturan baru akan memperkuat transparansi kepemilikan saham, termasuk kewajiban pengungkapan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO). Batas minimal saham beredar di publik (free float) juga direncanakan naik menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen, disertai perluasan kewajiban pelaporan kepemilikan saham dari di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.
Airlangga memastikan berbagai kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap agar pasar tetap stabil, sekaligus membangun sistem pasar modal yang lebih kuat dan berintegritas. (kls)
