Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—dilakukan secara nasional dan dijadikan prioritas utama pemerintah.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah diminta untuk bersikap jauh lebih responsif dalam menangani dampak banjir bandang dan longsor tersebut.
“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” kata Pratikno.
Dalam pernyataan lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa Presiden juga meminta adanya peningkatan kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan para warga terdampak.
“Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Pratikno.
Ketika ditanya apakah langkah ini berarti bencana tersebut memasuki kategori bencana nasional, Pratikno menekankan bahwa penanganannya telah dilakukan dengan skala nasional.
“Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” jawab Menko PMK tersebut.
Konferensi pers di Posko Bantuan Bencana Sumatra itu turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, seperti Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono.
Bencana banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Berdasarkan laporan resmi BNPB per 3 November 2025, jumlah korban jiwa mencapai 804 orang, sementara 634 lainnya masih dinyatakan hilang. (*)
