Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia bahkan menginstruksikan agar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan bisa dicabut sementara demi mempercepat proses tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa hambatan utama dalam percepatan pembangunan huntara adalah minimnya lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Menanggapi laporan itu, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. Ia meminta kementerian terkait segera menindaklanjuti masalah ketersediaan lahan.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan bahwa kepentingan rakyat berada di posisi teratas. Ia menegaskan bahwa HGU dapat dicabut sementara untuk kepentingan pembangunan huntara.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” katanya.
Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa desain huntara dibuat agar kualitasnya jauh lebih layak daripada tenda pengungsian, dan tiap unit dirancang untuk dihuni satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden, 8×5. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.
Prabowo kemudian mempertanyakan detail spesifikasi dan besaran biaya pembangunan.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.
“Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara. Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya. (*)
