Jakarta, Suarabersama – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% adalah pelaksanaan dari amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang menegakkan komitmennya terhadap peraturan yang berlaku di negara ini.
“Ini adalah perintah undang-undang yang harus dijalankan. Sebagai presiden, Pak Prabowo melaksanakan aturan yang ada, dan tentu saja pemerintah harus melaksanakannya,” ungkap Saan kepada wartawan pada Minggu (29/12/2024).
Saan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak berniat untuk memberatkan rakyat. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak kebijakan kenaikan PPN ini.
“PPN 12% ini bukan hanya kebijakan semata, tetapi sudah dipertimbangkan dengan matang. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, mempersiapkan perlindungan bagi masyarakat agar mereka tidak terlalu terbebani,” ujar Saan.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai program jaminan akan dilaksanakan dalam dua bulan ke depan, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. “Ini semua bagian dari komitmen Pak Prabowo untuk melindungi rakyat dan memastikan mereka tetap aman, tanpa merasa terlalu terbebani,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan perlindungan sosial, serta mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, dengan kebijakan ini, pendapatan negara dapat meningkat dan berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
Namun, rencana kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan yang cukup besar. Sejak November 2024, sebuah petisi daring dengan judul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” telah beredar, dan demonstrasi yang menolak kebijakan ini juga digelar di depan Istana Merdeka Jakarta oleh sejumlah anak muda.
