MAUMERE – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap telah menangani sekitar 3.300 kasus premanisme sepanjang Mei 2025. Menurut Polri, sebagian besar kasus tersebut dilakukan oleh oknum yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas).
Fenomena ini mulai mendapat perhatian serius karena dinilai mengganggu aktivitas industri dan merusak kepercayaan investor. Salah satu kasus terbaru terjadi di Cilegon, ketika seorang oknum dari organisasi lokal yang mengaku sebagai bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dilaporkan meminta proyek bernilai triliunan rupiah kepada perusahaan Chandra Asri.
“Sejauh ini, penindakan kami di lapangan telah menjangkau ribuan kasus. Banyak di antaranya berupa pungutan liar di area pasar dan lahan parkir,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dalam diskusi bertema ‘Ancaman Terhadap Dunia Usaha’ di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Premanisme ini, lanjut Wahyu, kerap menggunakan metode pemerasan, penguasaan paksa lahan, hingga tindakan kekerasan dan pengrusakan. Dalam menindaklanjuti berbagai laporan, Bareskrim mengambil langkah hukum tegas berdasarkan ketentuan pidana tentang pengancaman dan perusakan.
Operasi penertiban ini dilaksanakan secara terpadu bersama pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Sosial, hingga TNI. Untuk memperkuat respons, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang akan bekerja secara berkelanjutan, tidak hanya dalam momen tertentu.
Namun, masih ditemukan kendala di lapangan terkait minimnya laporan masyarakat. “Di sejumlah daerah seperti Karawang dan Bekasi, warga cenderung enggan melapor karena takut. Padahal, kami hanya bisa bertindak jika ada laporan atau bukti ancaman,” jelas Wahyu.
Polri mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk segera melaporkan bila mengalami tekanan atau pemaksaan, melalui layanan 110. “Kami butuh peran serta semua pihak. Kalau keamanan terjaga, maka investasi pun akan tumbuh dengan sehat,” pungkasnya.
