Jakarta, Suarabersama.com – Belakangan ini, media sosial X diramaikan dengan perdebatan mengenai kebijakan anggaran pemerintah tahun 2026, terutama terkait sektor pendidikan dan kesehatan yang disebut-sebut hanya menjadi “prioritas pendukung.”
Isu ini mencuat setelah beredar sebuah foto yang menampilkan bahan paparan Kementerian Keuangan dalam sebuah acara. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa pendidikan dan kesehatan dikategorikan sebagai prioritas pendukung dalam arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (BBP) Tahun Anggaran 2026. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan apakah pengelompokan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden atau hanya inisiatif Kemenkeu.
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian utama pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Pendukung di situ bukan berarti nomor dua,” ujar Deni. Ia menambahkan bahwa kedua sektor ini tetap menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan jangka panjang pemerintah.
Deni juga membantah anggapan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) lebih diutamakan dibandingkan pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, semua program Presiden memiliki peran strategis dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Contohnya Presiden Prabowo meminta adanya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, yang menandakan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
(HP)
