Jakarta, Suarabersama.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan jaminan bahwa sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia tidak akan berkembang menjadi konflik bersenjata seperti yang pernah terjadi antara Kamboja dan Thailand.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam pidatonya di Sekretariat ASEAN, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/8). Ia menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur diplomatik dan perundingan.
“Anda harus pergi atau bernegosiasi. Orang yang sama harus memilih untuk bernegosiasi. Dan itulah yang kami lakukan,” kata Anwar.
Komentar ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan mengenai langkah yang harus ditempuh Indonesia dan Malaysia untuk menangani sengketa perbatasan mereka, mengingat adanya sejarah konflik bersenjata di wilayah perbatasan Kamboja dan Thailand.
Anwar menjelaskan dalam proses negosiasi, harus ada prinsip give and take atau saling memberi dan menerima, yang berdasarkan hukum laut internasional, termasuk UNCLOS, perjanjian historis, serta mekanisme resolusi yang adil.
“Saya sangat optimis, dan saya kira Presiden Indonesia, dalam hal ini, Malaysia pada hakikatnya adalah negara maritim, kita punya masalah, masalah perbatasan dengan mereka, hampir setiap negara, kita punya masalah yang sangat besar,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Anwar menambahkan pihak-pihak berwenang di masing-masing negara akan terus berkoordinasi secara positif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perbatasan yang memungkinkan, serta menunda penyelesaian pada isu-isu yang belum bisa segera dituntaskan.
“Tapi, itu seharusnya bukan masalah yang akan menciptakan perbedaan, dan harus ada, seperti yang saya katakan, kewarasan dalam artian untuk menghormati perbedaan-perbedaan ini untuk sementara waktu, dan tidak terlihat memprovokasi secara tidak perlu, dan saya senang kita telah mencapai itu,” imbuh dia.
Ia juga menyampaikan apabila terdapat permasalahan, maka akan ada tim khusus yang menanganinya secara profesional. Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia akan tetap harmonis meski masih ada sengketa yang belum terselesaikan.
Salah satu sengketa utama antara kedua negara adalah di kawasan Blok Ambalat. Wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi ini berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat dengan garis batas antara Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Utara (Indonesia). Kedua negara selama bertahun-tahun mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari yurisdiksi masing-masing, mengingat potensinya yang kaya akan minyak dan gas bumi.
Namun pada awal Juli lalu, Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk mengelola Ambalat secara bersama sebagai bagian dari pendekatan pembangunan hubungan yang lebih erat antara dua negara bertetangga.
Selain Ambalat, kedua negara sebelumnya juga pernah bersengketa soal Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tahun 2024, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membagi Pulau Sebatik menjadi dua wilayah; bagian utara dikuasai Malaysia, sementara bagian selatan menjadi milik Indonesia.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian tujuh segmen batas wilayah negara yang masih berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia.
