Jakarta, Suarabersama.com – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan pengunduran dirinya pada Minggu malam (7/9), setelah menghadapi tekanan yang meningkat dari internal Partai Demokrat Liberal (LDP).
Dorongan agar ia mundur terutama datang dari tuntutan pertanggungjawaban atas kekalahan besar yang dialami LDP dalam pemilu legislatif pada bulan Juli.
“Sekarang negosiasi mengenai langkah-langkah tarif AS telah mencapai kesimpulan, saya yakin ini adalah saat yang tepat,” kata Ishiba dalam konferensi pers, seperti dikutip AFP.
“Saya telah memutuskan untuk mundur dan memberi jalan bagi generasi berikutnya,” ujarnya.
Tokoh berusia 68 tahun itu, yang dikenal sebagai figur moderat, sebelumnya sempat menolak tekanan dari faksi konservatif dalam partainya untuk mengundurkan diri.
Ishiba berdalih bahwa keputusannya untuk bertahan sebelumnya dilandasi niat menghindari kevakuman kepemimpinan di tengah tantangan besar yang sedang membelit Jepang, baik secara domestik maupun internasional.
Berbagai tekanan yang memperberat ekonomi Jepang antara lain berasal dari kebijakan tarif impor AS, lonjakan harga-harga kebutuhan, serta memanasnya ketegangan di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam keterangan pers pada Minggu malam, Ishiba menyatakan bahwa ia sebenarnya telah lama berniat untuk mengambil tanggung jawab atas kekalahan partainya dalam pemilu musim panas. Namun, ia memutuskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, yang menurutnya menyangkut kepentingan nasional.
“Siapa yang mau bernegosiasi serius dengan pemerintah yang pemimpinnya sudah menyatakan akan mundur?” ujarnya seperti dikutip Associated Press (AP).
Menurut Ishiba, waktu yang tepat untuk mundur akhirnya tiba setelah Presiden AS, Donald Trump, pada Jumat sebelumnya memutuskan menurunkan tarif atas mobil dan produk Jepang lainnya dari 25% menjadi 15%.
“Setelah mencapai tonggak penting dalam negosiasi tarif dengan AS, saya putuskan inilah saatnya memberi jalan bagi penerus,” kata Ishiba.
Alasan Pengunduran Diri Ishiba
Keputusan mundur ini diumumkan hanya sehari menjelang agenda internal partai yang akan menentukan apakah pemilihan ketua partai perlu dipercepat.
Pemungutan suara untuk mempercepat pemilihan ketua ini dianggap sebagai bentuk tidak langsung dari mosi tidak percaya terhadap dirinya apabila disetujui.
Ishiba menggambarkan keputusannya untuk mundur sebagai langkah yang berat namun perlu demi menjaga kesatuan partai.
“Hal itu akan menimbulkan perpecahan kritis di dalam partai, dan sama sekali bukan itu yang saya inginkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua partai akan segera dimulai dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober. Ishiba akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga pemimpin baru terpilih dan mendapatkan persetujuan parlemen.
Masa kepemimpinan Ishiba yang hanya berlangsung sekitar satu tahun mencerminkan lemahnya stabilitas pemerintahan minoritas di Jepang.
Sebagai sosok independen yang akhirnya berhasil menjadi ketua partai setelah lima kali mencalonkan diri, Ishiba menyampaikan penyesalannya karena belum mampu memenuhi harapan rakyat yang menginginkan perubahan.
“Akibatnya, saya gagal berjalan sesuai arah saya sendiri, dan saya bertanya-tanya apa yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan ketua partai yang akan datang, meskipun ia menyesal karena masih banyak agenda yang belum terselesaikan, seperti program peningkatan upah, reformasi pertanian, dan penguatan sistem pertahanan nasional. Ishiba berharap pemimpin berikutnya dapat melanjutkan misi-misi tersebut. (*)
