Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi dengan para ulama serta tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (05/03/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemuka agama untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan geopolitik global serta peran diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo memaparkan secara langsung latar belakang serta proses panjang yang melandasi keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Ia menuturkan bahwa keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengadopsi pendekatan struggle from within, yakni memperjuangkan agenda perdamaian dari dalam forum tersebut. Menurutnya, langkah tersebut tetap sejalan dengan prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
“Karena itu, ke depan kita harus terus berupaya apapun resikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi berbagai pandangan masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, juga menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Menurut Yahya, meskipun forum tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang bagi upaya diplomasi yang lebih luas untuk mendorong perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelasnya. (*)
