Distrik Moswaren, suarabersama.com – Pengelolaan perkebunan sawit di Distrik Moswaren, Papua Barat Daya, dinilai menjadi contoh praktik kerja sama yang seimbang antara perusahaan dan masyarakat adat. Perkebunan yang dikelola PT LPP ini mencakup lima kampung, yakni Joksiro, Hararo, Tokas, Kamisabe, dan Unggi.
Keberadaan perkebunan tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Warga setempat menaruh harapan besar agar aktivitas perusahaan mampu meningkatkan perekonomian lokal serta mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. “Kami berharap kehadiran perusahaan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di kampung,” ujar salah satu warga Kampung Joksiro.
Dalam operasionalnya, PT LPP menerapkan standar ketat sejak tahap awal, mulai dari pemilihan benih hingga proses penanaman. Perusahaan juga melibatkan tenaga kerja lokal yang bekerja di bawah pengawasan langsung manajemen untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Perwakilan PT LPP menegaskan komitmen perusahaan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat adat. Menurutnya, perusahaan berupaya menghormati hak-hak masyarakat sebagai pemilik wilayah adat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. “Kami berkomitmen menjalankan usaha secara bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat lokal dan menghormati hak atas tanah adat,” kata perwakilan PT LPP.
Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat berinisial E.Y menyambut positif langkah perusahaan, namun mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas, kepentingan sosial, dan kelestarian lingkungan. “Kami berharap perusahaan terus memperhatikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam sekitar, bukan hanya fokus pada hasil produksi,” ujarnya.
Dengan pola kemitraan yang terbangun, perkebunan sawit di Distrik Moswaren diharapkan dapat menjadi model pengembangan industri yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat. (kls)
