suarabersama.com, Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik dengan mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keputusan strategis ini menetapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Langkah ini lebih cepat dibandingkan rencana awal yang menetapkan CPNS diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Kebijakan Berdasarkan Kajian Mendalam
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan percepatan ini merupakan hasil kajian mendalam serta perhitungan matang pemerintah. Dengan percepatan ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh CASN mendapatkan kepastian dan kejelasan dalam pengangkatan mereka.
“Menjadi ASN bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan pengabdian dalam melayani masyarakat. Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap hal ini dan menekankan bahwa ASN adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa,” ujar Prasetyo.
Penataan Sistem Pengangkatan yang Lebih Baik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa pemerintah sejak awal sudah melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan kesiapan seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan formasi yang lebih tepat dan pelayanan publik yang lebih optimal.
“Pada awalnya, koordinasi awal menunjukkan bahwa instansi pemerintah membutuhkan waktu lebih untuk memastikan kesiapan dalam pengangkatan CASN. Namun, melalui simulasi dan analisis lebih lanjut, pemerintah berhasil menemukan mekanisme percepatan tanpa mengurangi kualitas dan ketepatan kebijakan,” jelas Rini.
Dukungan Penuh Presiden untuk Kepentingan Masyarakat
Dalam beberapa pekan terakhir, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta instansi terkait terus melakukan evaluasi agar percepatan ini dapat dilakukan dengan optimal. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak CASN tetap terlindungi dalam proses ini.
“Alhamdulillah, setelah melalui berbagai simulasi dan koordinasi intensif, pemerintah menemukan solusi percepatan. Presiden sangat mendukung langkah ini karena sejalan dengan komitmen beliau untuk berpihak kepada rakyat dan memberikan kepastian kepada para CASN,” tambah Rini.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PANRB dan BKN memberikan keleluasaan kepada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk segera menyesuaikan diri dengan jadwal percepatan ini. Kesiapan instansi dalam memenuhi persyaratan menjadi kunci utama dalam kelancaran pengangkatan CASN.
“Sesuai arahan Presiden, setiap K/L/Pemda diharapkan segera menyusun perencanaan yang matang, sehingga pengangkatan CASN dapat berjalan dengan baik tanpa kendala administrasi,” tegas Rini.
Alasan Penyesuaian Jadwal Sebelumnya
Rini juga menjelaskan beberapa alasan mengapa pengangkatan CASN sempat mengalami penyesuaian waktu sebelum akhirnya dipercepat. Beberapa faktor utama meliputi:
- Proses administrasi terkait tanggal mulai bekerja dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang sebelumnya memerlukan penyelarasan dengan tanggal pengangkatan (TMT).
- Penyesuaian formasi dengan kualifikasi tenaga non-ASN atau honorer yang belum seluruhnya tercatat dalam database BKN.
- Perubahan nomenklatur kementerian dan penambahan jumlah kementerian serta badan baru pasca pemilihan umum.
- Adanya permintaan dari 213 instansi pemerintah yang mengajukan penyesuaian jadwal pengangkatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Dengan langkah percepatan ini, pemerintah memastikan bahwa pengangkatan CASN tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian bagi para calon abdi negara.
