Jakarta, suarabersama.com – Perbedaan pola perjuangan dalam gerakan pro-kemerdekaan Papua kembali menjadi sorotan. Sejumlah narasumber menilai terdapat pergeseran pendekatan, terutama antara kelompok bersenjata di lapangan dan aktor politik yang bergerak di luar negeri.
Nama Benny Wenda, Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kembali menjadi perhatian. Ia diketahui bermukim di Inggris dan aktif menyuarakan isu Papua di forum internasional. Berbeda dengan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah pedalaman Papua, Benny dinilai lebih banyak melakukan advokasi melalui jaringan luar negeri.
Dalam sebuah diskusi daring bertajuk Separatism and Terrorism in Papua from International Law Perspectives yang diunggah kanal YouTube Perhimpunan ETJ pada 19 Juni 2021, mantan aktivis OPM John Al. Norotouw menyinggung perubahan karakter perjuangan Papua dari masa ke masa. Menurutnya, jika pada periode awal gerakan dipimpin tokoh-tokoh pesisir, kini kepemimpinan lebih banyak berasal dari wilayah pedalaman.
John juga menilai terdapat perbedaan pendekatan signifikan. Ia menyebut perjuangan sebelumnya tidak menyasar warga sipil, sementara dinamika belakangan dinilai semakin kompleks. Selain itu, ia menyoroti strategi advokasi internasional yang kini lebih banyak melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibanding pendekatan langsung ke pemerintah-pemerintah negara lain.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi mengangkat isu hak asasi manusia ke forum global seperti United Nations (PBB). Namun ia berpendapat perdebatan politik berkepanjangan tidak serta-merta membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Sementara itu, Analis Keamanan dan Intelijen Nasional Indonesia, Stepi Anriani, juga mengulas pola gerakan yang berkembang di luar negeri. Ia menilai aktivitas advokasi internasional kerap melibatkan aktor non-negara, termasuk jaringan politik dan simpatisan di sejumlah negara Pasifik maupun Eropa.
Stepi menekankan pentingnya klarifikasi informasi, terutama di ruang digital. Ia mengingatkan agar narasi yang beredar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan generasi muda Papua. Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi, sehingga tidak memicu polarisasi.
Di tengah perbedaan strategi tersebut, sejumlah pihak menilai isu Papua membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika yang terjadi memperlihatkan kompleksitas persoalan Papua, baik di tingkat lokal maupun internasional. (kls)
