suarabersama.com, JAKARTA – Di tengah meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat. Cadangan devisa nasional per akhir Maret 2025 tercatat mencapai USD 157,1 miliar, naik dari posisi sebelumnya di USD 154,5 miliar.
Menurut Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, meskipun risiko eksternal tetap membayangi, cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan tetap stabil dalam waktu dekat. Hal ini ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang konsisten, khususnya dari sektor komoditas unggulan seperti batu bara, crude palm oil (CPO), serta logam dasar seperti nikel, tembaga, emas, dan timah.
“Ketidakpastian global bisa saja meningkat akibat eskalasi perang dagang AS-Tiongkok dan kebijakan tarif yang fluktuatif dari Presiden Trump. Tapi kami tetap optimistis bahwa posisi cadangan devisa akan tetap kuat,” ujar Andry, Senin (14/4).
Ia menambahkan, potensi capital outflow tetap perlu diwaspadai, terutama jika pasar global memasuki fase risk-off karena gejolak ekonomi global. Kondisi tersebut bisa memberi tekanan pada posisi cadev.
Namun, selama tidak ada guncangan besar di pasar internasional, Andry memperkirakan cadangan devisa akan berada dalam kisaran aman, yakni USD 155–160 miliar hingga akhir tahun.
Bank Indonesia (BI) sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan cadev didukung oleh pemasukan dari pajak dan jasa, serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Meski situasi global sedang tidak menentu, BI memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional tetap terjaga.
Saat ini, cadangan devisa dinilai mampu menutupi kebutuhan impor barang dan jasa selama 6,7 bulan, serta pembayaran utang luar negeri selama 6,5 bulan. Angka tersebut jauh di atas ambang batas minimum internasional sebesar tiga bulan impor.
Dengan posisi yang kuat tersebut, BI menilai Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tekanan eksternal. Ini menciptakan sentimen positif yang mendukung stabilitas nilai tukar rupiah meski dibayangi potensi volatilitas dari kebijakan perdagangan global.
