Sumsel, Suarabersama – Seorang penyiar dari Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate, Aini, mengungkapkan rasa kecewanya setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berdampak pada dirinya. Curhatannya yang diposting di media sosial @aiinizzaa menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang.
Aini menyampaikan keluh kesahnya terkait pemotongan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah, yang mengakibatkan dirinya dan rekan-rekannya di RRI terdampak PHK. Meskipun ia mengerti bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk mendukung kelancaran program pemerintah, seperti pemberian makan gratis bergizi untuk anak-anak, Aini mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap keluarga para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
“Bapak, kami tahu efisiensi anggaran yang dilakukan ini untuk mendukung program-program Bapak. Tapi, sudahkah Bapak mempertimbangkan, ketika anak-anak mendapat makan bergizi gratis di sekolah, orangtua mereka pulang ke rumah dan tidak bisa memberikan makan siang atau malam yang layak karena di-PHK?” ungkap Aini dengan suara terbata-bata, sebagaimana dikutip pada Selasa (11/2/2025).
Aini juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini sesuai dengan pernyataan Presiden yang sering menekankan pentingnya mencintai rakyat.
RRI Klarifikasi Tentang Efisiensi Anggaran dan PHK
Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, membenarkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pada 2025 berdampak pada pihaknya. Namun, ia menegaskan bahwa RRI tetap berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang optimal.
“Kami tetap menjalankan tugas dan fungsi RRI untuk memastikan layanan kepada publik tetap berjalan dengan baik,” ujar Yonas.
Ia juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran lebih banyak berdampak pada karyawan berstatus tenaga lepas, seperti kontributor dan penyiar, yang gajinya ditanggung dari biaya operasional RRI. Sementara, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap berstatus bekerja dan akan semakin diberdayakan untuk mendukung kegiatan RRI.
Namun, Yonas mengakui bahwa para karyawan tenaga lepas yang terdampak PHK akan melalui seleksi kembali berdasarkan kompetensi dan kontribusinya.
“Kami masih memetakan masalah ini dan akan melakukan evaluasi terhadap tenaga lepas. Dalam minggu ini kami berharap dapat memutuskan siapa yang dapat dipertahankan dan siapa yang tidak,” kata Yonas.
Penjelasan RRI Terkait Penyiar dan Tenaga Kerja Lepas
Pihak RRI memastikan bahwa meskipun ada pengurangan tenaga lepas, layanan informasi, hiburan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002. Penyiar dan karyawan RRI yang terikat oleh status PNS dan PPPK tidak akan diberhentikan dan akan terus mendukung program-program RRI.
Efisiensi yang dilakukan akan memastikan bahwa anggaran negara tetap dapat digunakan secara optimal, sementara layanan publik tetap berjalan dengan baik. Namun, seleksi terhadap tenaga lepas dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan operasional.
Kesimpulan
Penyiar RRI Ternate, Aini, menyuarakan kekecewaannya atas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pekerja, sementara RRI memberikan penjelasan terkait penyesuaian yang dilakukan di kalangan tenaga lepas. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan tanpa mengurangi kualitas layanan publik, namun dampak pada pekerja tetap menjadi perhatian yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
